Premanisme negara di lereng Merapi

Mungkin banyak dari anda yang tidak mengetahui bagaimana wisata yang saat Ini dikenal dengan wisata lava tour Ini di mulai. Lava tour bermula secara alami, dengan adanya kebijakan mengenai Kawasan Rawan Bencana (KRB) yang di tetapkan pemerintah Dan mencakup beberapa pedukuhan Dan kelurahan berdampak kepada pembatasan aktifitas Dan juga perubahan sumber ekonomi masyarakat.

Pada masa sebelum terjadinya erupsi 2010 banyak masyarakat Yang bekerja sebagai peternak sapi, namun pasca erupsi 2010 dengan di relokasinya warga ke berbagi hunian tetap yang lokasinya sedikit jauh ke selatan (diluar wilayah Yang di tetapkan sebagai KRB 3), banyak warga Yang kehilangan Mata pencaharian pada waktu itu.

Bersamaan dengan hal tersebut banyak pengunjung yang berangsur-angsur datang untuk menyaksikan sendiri dampak erupsi Yang memakan korban jiwa sebanyak 394 jiwa tersebut. Di mulailah usaha jasa ojek, pemandu wisata Dan Jeep wisata oleh warga sekitar.

Sejak saat itu wisata lava tour berkembang dengan pesat Dan menjadi salah satu tujuan wisata utama di Yogykakarta pada umumnya Dan kabupaten Sleman pada khususnya. Namun perkembangan pariwisata tersebut bukan tanpa hambatan. Dengan adanya peraturan pemerintah mengenai KRB tersebut berdampak kepada minimnya bantuan dari pihak lain dalam pengembangan pariwisata di sekitar lereng Merapi tersebut. Pemerintah tidak dapat membantu pengembangan kepariwisataan di sekitar lereng merapi. Tidak adanya bantuan tersebut mendorong warga sekitar yang untuk lebih mandiri dalam mengembangkan potensi desanya.

Fasilitas umum penunjang pariwisata lava tour Yang merupakan kebutuhan mutlak mulai di bangun secara swadaya Dan mandiri. Dengan tidak adanya pemerintah dalam proses tersebut membuat masyarakat lebih sadar wisata Dan lebih memiliki rasa kebersamaan Yang kuat.

Seiring berjalan nya waktu lava tour merapi kemudian menjadi sorotan pemerintah daerah. Pada awal nya jeep wisata, ojek Dan segala kegiatan wisata di wilayah tersebut dianggap terlarang dan berbahaya oleh pemerintah (wilayah Yang masuk dalam Kawasan Rawan Bencana level 3). Dalam beberapa minggu Ini di wacanakan akan diambil alih oleh pihak Desa dan kabupaten (pemerintah) Yang selama Ini dikelola oleh warga sekitar Dan pedukuhan.

Portal masuk gerbang wisata Yang merupakan. Pendapatan utama pedukuhan di hilangkan, pos jaga parkir kendaraan di hilangkan, dengan alasan menghindari pungli (pungutan liar) sebagai gantinya pemerintah daerah melalui kepala Desa memungut tiket masuk dan mengambil beberapa persen sebagai ongkos retribusi kepada pemerintah.
Pendapatan pedukuhan yang selama Ini digunakan sebagai satu-satunya pendapatan untuk membangun Dan memperbaiki fasilitas umum diambil alih oleh Desa dan pemerintah daerah (kabupaten).

Namun posisi masyarakat Yang secara Hukum lemah tidak dapat berbuat banyak. Protes yang dilakukan warga penggerak pariwisata hanya dianggap angin lalu.
Sampai saat protes warga sedang berlangsung di lava tour merapi. Berharap pemerintah baik Desa maupun kabupaten dapat berdialog dengan Cara yang lebih manusiawi dengan warga sekitar yang sejak awal bersusah payah membangun Dan membesarkan wisata lava tour merapi.

Salam hangat,

Sekolah Gunung Merapi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *